Widih Ada Sertifikat Tanah Elektronik? Ternyata Begini Penjelasannya

Siti Resa Mutoharoh - Selasa, 23 Maret 2021, 16:50 WIB

sertifikatIlustrasi: Widih Ada Sertifikat Tanah Elektronik? Ternyata Begini Penjelasannya /Pixabay

FIXINDONESIA.COM - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan, pihaknya akan menunda pemberlakuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Sertifikat Elektronik. 

Oleh karena itu, bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan segera melakukan evaluasi dan revisi terhadap ketentuan yang berpotensi menimbulkan permasalahan di masyarakat.

"Komisi II DPR RI mendesak kepada Kementerian ATR/BPN untuk melakukan evaluasi dan penyelesaiannya terhadap seluruh Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pengelolaan yang tumpang tindih," ujarnya, Selasa 23 Maret 2021. 

Baca juga: Masih Binggung Gimana Daftar SBMPTN 2021? Simak Alunya di Sini

Lebih lanjut Doli menjelaskan, terutama dengan hak rakyat atas tanah yang tidak sesuai izin dan pemanfaatannya, yang tidak sesuai peruntukannya, serta yang terlantar dan tidak memberikan manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara. 

Baca juga: Resmi! Kapolri Luncurkan Tilang Elektronik Nasional ETLE di 12 Provinsi

"Dalam rangka mendorong pencegahan, pemberantasan, dan penyelesaian praktik mafia pertanahan dan permasalahan penataan ruang di seluruh Indonesia, Komisi II DPR RI akan membentuk Panitia Kerja HGU, HGB, dan HPL, Panitia Kerja Mafia Pertanahan, dan Panitia Kerja Tata Ruang," tukasnya.***

Editor: Siti Resa Mutoharoh

Sumber: DPR RI

tags
Artikel Rekomendasi
terkait