Wacana Pajak Sekolah, Komisi X: Pemerintah Harus Berhati-hati!

Firda Rachmawati - Jumat, 11 Juni 2021, 20:40 WIB

Ilustrasi SekolahIlustrasi Sekolah/Shammil Fachrial Suryapraja/Shammil Fachrial Suryapraja/FIX Indonesia

FIXINDONESIA.COM - Baru-baru ini wacana pengenaan pajak untuk jasa pendidikan sedang ramai diperbincangkan dan menuai kontroversi.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa pendidikan akan membuat biaya pendidikan menjadi lebih tinggi.

"Kami memahami jika 85 persen pendapatan negara tergantung pada sektor pajak. Kendati demikian pemerintah harusnya berhati-hati memasukkan sektor pendidikan sebagai objek pajak," ujar Huda dalam keterangan persnya, Jumat 11 Juni 2021.

Baca juga: Update Kasus Covid-19 di Jawa Barat Hari Ini 11 Juni 2021

Huda mengatakan, meskipun penyelenggaran pendidikan di Indonesia sebagian dilakukan oleh kalangan swasta, tetapi secara umum sektor pendidikan masih membutuhkan uluran tangan pemerintah.

"Kita belum mengukur secara presisi dampak dari kebijakan tersebut, namun saat ini hal tersebut membuat kami mengkhawatirkan implikasinya," imbuhnya.

Huda menilai, pengenaan pajak untuk sektor pendidikan kurang tepat.

Menurut Huda, sistem Universal Service Obligation (USO) akan lebih tepat digunakan untuk memeratakan akses pendidikan.

Editor: Firda Rachmawati

Sumber: DPR RI

tags
Artikel Rekomendasi