Singgung Dikotomi Pendidikan, Politisi PDIP: Sekolah Negeri Diperhatikan Luar Biasa, Swasta Biasa-biasa Saja!

Siti Resa Mutoharoh - Selasa, 30 Maret 2021, 13:20 WIB

Anak Sekolah Bisa Dapat Bantuan PKH Tahun 2021, Simak Besarannya di SiniIlustrasi: Singgung Dikotomi Pendidikan, Politisi PDIP: Sekolah Negeri Diperhatikan Luar Biasa, Swasta Biasa-biasa Saja!/Pixabay/ Sasin Tipchai

FIXINDONESIA.COM - Politisi PDI Perjuangan, Agustina Wilujeng Pramestuti menilai bahwa sikap pemerintah yang membeda-bedakan antara sekolah negeri dan sekolah swasta tidak selaras dengan amanat UUD 1945. 

Pasalnya, pemerintah memiliki kewajiban untuk membiayai pendidikan bagi seluruh anak bangsa di negeri ini secara merata tanpa ada perbedaan.

"Perhatian pemerintah untuk sekolah negeri sangat luar biasa, sementara perhatian pemerintah kepada sekolah swasta biasa-biasa saja," ungkap Agustina di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 29 Maret 2021. 

Baca juga: Antisipasi Dibukanya PTM, Unpad Targetkan 2800 Dosen dan Tenaga Kependidikan Divaksinasi Covid-19

Menurutnya, para siswa-siswi tersebar di antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Jumlah sekolah swasta jauh lebih banyak daripada sekolah negeri. Sehingga  dapat dianalogikan bahwa jumlah siswa di sekolah swasta jauh lebih banyak daripada di sekolah negeri.

Lebih lanjut Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu menegaskan, ke depan perlu ada kebijakan baru bagi Kemendikbud mengenai proses pengangkatan PPPK tenaga honorer bidang  pendidikan, agar setelah mereka diangkat mereka bisa ditugaskan ke sekolah-sekolah swasta tempat asal dimana para guru itu telah mengabdi lama.

Baca juga: INFO TERBARU! Daftar CPNS, Sekolah Kedinasan dan PPPK 2021 hanya Bisa Dilakukan di Satu Portal Ini

"Karena di situlah mereka mereka seharusnya. Mengenai bagaimana formulasinya, kami tidak memahami, namun sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada dikotomi sekolah negeri dan sekolah swasta. Tidak ada perbedaan antara guru negeri dengan guru swasta," tukasnya.***

Editor: Agus Satia Negara | Siti Resa Mutoharoh

Sumber: DPR RI

tags
Artikel Rekomendasi