Siap Siap, Badan Publik yang Tidak Informatif Akan Didiskon Alokasi Anggarannya

Rinda Suherlina - Senin, 30 Agustus 2021, 17:30 WIB

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, penilaian pemeringkatan keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Jawa Barat akan mempengaruhi besaran pagu anggaran bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, penilaian pemeringkatan keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Jawa Barat akan mempengaruhi besaran pagu anggaran bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/FIXINDONESIA

FIXINDONESIA.COM - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, penilaian pemeringkatan keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Jawa Barat akan mempengaruhi besaran pagu anggaran bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan badan publik lainnya.

"Predikat badan publik hasil Monitoring & evaluasi Komisi Informasi Jabar akan mempengaruhi besaran pagu anggaran bagi OPD, penyertaan modal bagi BUMD dan besaran hibah atau bantuan keuangan bagi badan publik lainnya," kata pria yang akrab disapa Kang Emil itu.

Kata Kang Emil semakin baik predikat keterbukaan informasinya, semakin besar pagu bantuan yang akan diberikan nantinya.

"Imbauan ini penting saya kemukakan demi akuntabiltas dan efektivitas APBD di depan publik,” lanjutnya. 

Baca juga: Simpan Nomor 081380070175 di HP dan Segera Cek Penerima Bansos BSU Subsidi Gaji Lewat Whatsapp

Demikian pernyataan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang disampaikan dalam Zoom Meeting persiapan Monitoring, Evaluasi dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi pada badan Publik Jawa Barat tahun 2021, oleh Komisi Informasi Jabar, pada Senin pagi 30 Agustus 2021.

Diketahui jumlah badan publik yang akan dilakukan monitoring, evaluasi dan pemeringkatan yakni sejumlah 118 badan publik dari 6 kategori yaitu pemerintah kabupaten/kota, partai politik, BUMD, lembaga vertikal, organisasi non pemerintah serta OPD tingkat Provinsi. 

Sementara, Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Ijang Faisal mengatakan, badan publik harus menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Editor: Rinda Suherlina

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi