Sebut Kartu Prakerja dan BSU Berpotensi Lahirkan Moral Hazard, Ini Penjelasan Komisi IX DPR RI

Agus Satia Negara - Selasa, 30 Maret 2021, 12:40 WIB

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani menilai Kartu Prakerja dan BSU melahirkan Moral HazardAnggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani menilai Kartu Prakerja dan BSU melahirkan Moral Hazard/Erlangga/nvl/dpr.go.id

FIXINDONESIA.COM - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani mengungkap kecenderungan program Kartu Prakerja dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) berpotensi melahirkan moral hazard.

“(Anggaran) Rp20 triliun okelah kalau yang kemudian disampaikan kepada peserta 2,4 juta. (Besaran) Rp600 ribu kali 4 bulan kita masih bisa menerima. Tetapi kalau kemudian pelatihannya dari biaya Rp5-100 ribu dikalikan dari berapa (peserta) yang akan menerima pelatihan itu, tentu ini menjadi satu potensi moral hazard,” kata Netty.

Menurutnya, pada awalnya program Kartu Prakerja merupakan salah satu program yang akan memberi sinyal pengikatan kapasitas kompetensi pencari kerja.

“Jadi entah itu rescuing atau obscuring. Tapi kan ternyata kalau kita perhatikan bahwa tidak ada kejelasan, dari posko pendampingan itu hanya bisa mengklaim data peserta,” tuturnya, seperti dikutip FIXINDONESIA.COM dari laman resmi dpr.go.id.

Ia menegaskan, dari segi tingkat efektivitasnya output yang diperoleh penerima masih belum jelas.

Baca juga: WOW Ternyata Semangka Bisa Kurangi Resiko Hipertensi, Cek Faktanya di Sini

“Tapi seperti apa output-nya, efektivitasnya, apakah betul setelah mendapatkan pelatihan mereka bisa bangkit dari keterpurukan dampak pandemi itu juga tidak bisa diukur. Padahal kalau kita bicara angkanya itu sangat fantastis,” tegasnya.

Ia menilai, dari awal program Kartu Prakerja telah menuai polemik di masyarakat.

Editor: Agus Satia Negara

Sumber: dpr.go.id

tags
Artikel Rekomendasi
terkait