PDIP Cabut Dukungan Terhadap Bupati Alor, Pakar Hukum Tata Negara: Tak Ada Konsekuensi Hukum

Firda Rachmawati - Jumat, 4 Juni 2021, 10:56 WIB

Arfa'i Sanifah MadjidArfa'i Sanifah Madjid/Dok. Istimewa

FIXINDONESIA.COM - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jambi Arfa'i Sanifah Madjid mengatakan tidak ada konsekuensi hukum atas pencabutan dukungan yang dilakukan oleh PDIP terhadap Bupati Alor, Amon Djabo.

Arfa'i menyampaikan, konsekuensi hukum hanya terjadi saat masih dalam tahapan pemilihan kepala daerah.

"Pada tahapan itu bisa menggugurkan calon yang bersangkutan ketika dengan dicabutnya rekomendasi tersebut menyebabkan syarat jumlah persen suara dukukungan pada calon menjadi tidak cukup," ujar Arfa'i kepada FIXINDONESIA.COM, Jumat 4 Juni 2021.

Baca juga: Innalillahi! Merapi Luncurkan Lagi Awan Panas Sejauh 1.500 Meter

Menurutnya, kasus Amon Djabo bukan terjadi pada saat pemilihan, sehingga tidak ada konsekuensi hukum pada posisi jabatannya sebagai bupati.

Meski demikian, Arfa'i menuturkan bahwa pencabutan dukungan PDIP ini akan berdampak pada kelancaran dan pelaksanaan tugas serta janji-janji politik bupati selama pemerintahannya.

"Konsekuensi hanya ada secara politis saja dalam hubungan antara bupati dengan DPRD khususnya dari Fraksi PDIP. Artinya, ke depan program kerja dan anggaran yang diusulkan bupati bisa saja menjadi koreksi keras dari Fraksi PDIP yang berbeda dengan sebelumnya pada saat masih bersama," tuturnya.

Baca juga: Ini Profil Bupati Alor yang Geram Soal PKH ke Mensos Risma

Editor: Firda Rachmawati

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi