Pakar Hukum Tatanegara Menilai Pasal Penghinaan Presiden Cenderung Digunakan Penguasa untuk Menekan Rakyat

Firda Rachmawati - Kamis, 10 Juni 2021, 18:52 WIB
Arfa'i Sanifah Madjid/Dok. Istimewa

Lebih lanjut, Arfa'i menuturkan bahwa pasal tentang penghinaan Presiden sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

"Artinya MK sudah menilai bahwa Pasal ini tidak sesuai dengn UUD 1945, ketika dihidupkan kembali berarti dapat dikatakan mengabaikan atau bisa dikatakan melecehkan atau tidak menghormati kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara. Ini merupakan kebiasaan tidak baik dalam hubungan antar lembaga negara, walaupun secara kewenangan DPR dan Presiden dapat saja membentuk undang-undang," tutur Arfa'i.

Baca juga: Ini Daftar Sembako yang Akan Dikenakan Pajak 12 Persen

Dengan demikian, kata Arfa'i kemungkinan ada beberapa alasan yang melatarbelakangi dihidupkannya pasal ini.

"Keinginan pemerintah menghidupkan kembali pasal ini menunjukkan ketidakberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat dalam menggunakan media sosial yang positif," pungkasnya.***

Editor: Firda Rachmawati

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi