Pakar Hukum Tatanegara Menilai Pasal Penghinaan Presiden Cenderung Digunakan Penguasa untuk Menekan Rakyat

Firda Rachmawati - Kamis, 10 Juni 2021, 18:52 WIB

Arfa'i Sanifah MadjidArfa'i Sanifah Madjid/Dok. Istimewa

FIXINDONESIA.COM - Pakar Hukum Tatanegara Universitas Jambi Arfa'i Sanifah Madjid menilai pasal penghinaan Presiden yang ada di Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) cenderung digunakan penguasa untuk menekan rakyat.

"Sejarah ketatanegaraan kita sudah menunjukkan bahwa keberadaan pasal tersebut cenderung digunakan oleh penguasa untuk menekan rakyat dalam mengkritisi pemerintah, sebagai tafsir beragam antara pribadi presiden dan kebijakan presiden", ujarnya kepada FIXINDONESIA.COM, Kamis 10 Juni 2021.

Selain itu, Arfa'i berpendapat, ketentuan pasal tersebut tidak bisa diatur dalam KUHP karena tidak sesuai dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.

Baca juga: Wah Baru Tahu! Ternyata Makanan dan Minuman Ini Bisa Bantu Hilangkan Stres

"Secara konstitusi, negara ada kewenanganmembatasi hak asasi manusia warga negara sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 28 J ayat (2) yang berbunyi, 'Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang', dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta  penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis," tuturnya.

Menurut Arfa'i, pasal 28 tersebut meletakkan konteks orang 'pada penghormatan atas hak dan kebebasan orang' lain bukan  pada konteks lembaga negara atau jabatannya.

Baca juga: Update Covid-19 di Jawa Barat Hari ini 10 Juni 2021: 1.562 Terkonfirmasi Positif!

"Oleh karena itu, tepatnya pengaturan penghinaan itu tidak dilekatkan pada jabatan presiden tetapi untuk semua orang termasuk juga presiden sebagai orang (warga negara) bukan sebagai jabatannya," ujarnya.

Editor: Firda Rachmawati

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi