FIX! Warga Tak Punya KTP Boleh Ikut Vaksinasi, Begini Alurnya

Rinda Suherlina - Rabu, 4 Agustus 2021, 23:00 WIB

Ilustrasi KTP ShammilIlustrasi KTP /Shammil Fachrial Suryapraja/Shammil Fachrial Suryapraja/FIX Indonesia

FIXINDONESIA.COM - Kementerian Kesehatan telah memutuskan warga yang belum memiliki NIK tetap dapat divaksinasi.

Dalam teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tersebut dibutuhkan pendataan sasaran yang akan dimasukan dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 yang memuat nama dan alamat serta nomor induk kependudukan.

Untuk itu dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan target kelompok masyarakat rentan dan masyarakat lainnya yang belum memiliki NIK, diperlukan optimalisasi dukungan pelaksanaan vaksinasi COVID- 19 dari pemerintah daerah.

Baca juga: Dosen Kedokteran Unpad: Anak SD Kelas 6 Sasaran Tepat Diberi Pemahaman Organ Reproduksi

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat drg Widyawati, MKM mengatakan Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Surat Edaran nomor HK.02.02/III/15242/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bagi Masyarakat Rentan dan Masyarakat Lainnya yang Belum Memiliki Nomor Induk Kependudukan. Surat Edaran itu ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

''Surat edaran itu dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat rentan dan masyarakat lainnya yang belum memiliki NIK,'' katanya.

Baca juga: Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS PPPK 2021 Kemenag, yang Tak Lulus Masa Sanggah 5-8 Agustus

Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Instansi perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota terkait pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat rentan, seperti kelompok penyandang disabilitas, masyarakat adat, penghuni lembaga pemasyarakatan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB), serta masyarakat lainnya yang belum memiliki NIK.

Editor: Rinda Suherlina

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi