Dugaan Pelecehan Seksual Pegawai KPI, Pakar Hukum Pidana Unpad: Bisa Dipidana, Jangan Ujungnya Damai

Rinda Suherlina - Rabu, 1 September 2021, 21:32 WIB

Ilustrasi pelecehan seksualIlustrasi pelecehan seksual/Pixabay

FIXINDONESIA.COM - Pakar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran (Unpad), Nella Sumika Putri mengatakan, KPI sebagai lembaga harus menjadi fasilitator pertama bagi pelapor yang diduga sebagai korban pelecehan seksual di lingkungan KPI Pusat.

KPI sebagai lembaga tempat orang-orang ini bernaung dan mencari nafkah, harusnya KPI yang menjadi fasilitator pertama, jadi KPI nya harus juga memberikan perlindungan yang lebih awal kepada korban," kata Nella kepada FIXINDONESIA.COM pada Rabu 1 September 2021.

Menurut Nella, KPI harus bersikap netral dan jangan hanya menyelesaikan kasus ini secara perdamaian.

"KPI harus bersikap netral dan menindaklanjuti, sering kali misalnya banyak lembaga, bahkan lembaga pendidikan seperti universitas atau sekolah, mencoba menganggap ini sebagai persoalan yang dapat diselesaikan secara perdamaian," kata Nella.

Baca juga: Pegawai KPI Diduga Alami Pelecehan Seksual, Mantan Ketua KPI Pusat: Segera Bentuk Tim Pencari Fakta!

Pasalnya kata dosen hukum pidana yang menyelesaikan disertasi doktoralnya pada bidang hukum pidana dengan judul Asas Lex Certa Dalam Hukum Pidana: Suatu Kajian Atas Legislasi, Penerapan, dan Pembaruan Hukum Pidana Indonesia itu, kasus tersebut bisa dipidanakan.

"Kita harus mengawal bahwa KPI jangan sampai berujung damai, ini bukan perdamaian, ini pidana, tetapi bagaimana lembaga sebesar KPI bisa menjamin bahwa memang kasus ini akan dikawal dengan baik," tegasnya.

Dalam hukum pidana sesuai KUH Pidana, kasus tersebut bisa dimasukan sebagai kasus pencabulan.

Editor: Rinda Suherlina

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi