Dosen Undip Semprot KPI, Hasil Investigasi Pelecehan Seksual Adalah Informasi Publik, Wajib Dibuka ke Publik.

Rinda Suherlina - Jumat, 17 September 2021, 21:26 WIB

KPI akhirnya menindaklanjuti tayangan Suara Hati Istri Zahra yang sempat dikecam netizenLogo KPI/kpi.go.id

FIXINDONESIA.COM - Dugaan pelecehan seksual di KPI disorot berbagai kalangan, termasuk kalangan akademisi. KPI telah melakukan investigasi internal dan telah memutuskan menutup informasi hasil investigasi untuk publik

Keputusan ini telah menimbulkan reaksi dari kalangan akademisi di Indonesia. Salah satunya disampaikan Lintang Ratri Rahmiaji, Akademisi Komunikasi Universitas Diponegoro Semarang.

"KPI harus memberikan informasi publik terkait penanganan kasus pelecehan seksual yang terjadi di lembaganya, hal ini karena KPI adalah lembaga publik yang memiliki dua tanggung jawab, yakni tanggung jawab publik dan tanggung jawab hukum," ujarnya.

Baca juga: Jadwal Lengkap Liga Inggris Pekan Kelima, Ada Big Match Tottenham vs Chelsea

Lebih lanjut Lintang menyoroti alasan KPI menutup informasi hasil investigasi kepada publik dengan alasan KPI menyerahkan kasus ini kepada jalur hukum.

"Alasan bahwa kasus sudah dibawa ke ranah hukum adalah tidak tepat, karena yang berhadapan dengan hukum adalah penggugat dan tergugat, bukan lembaga KPI. Artinya, sebagai lembaga, KPI dapat memberikan pernyataan resmi tentang kasus tersebut, pembaruan informasi tentang kelanjutan kasus, sikap KPI terhadap kasus tersebut. Ini adalah bagian dari komunikasi krisis yang harus dilakukan. Sayangnya, representasi KPI, justru membuat blunder dengan melakukan wawancara informal, dan respon yang tidak layak di akun media sosial pribadi," tuturnya.

Lintang juga mengingatkan KPI, agar kasus kekerasan seksual di lembaga negara harus dibuka ke publik.

"Sebagai catatan penting. Semua pelanggaran atau kasus kekerasan seksual di lembaga negara harus dibuka ke publik, karena kekerasan seksual adalah kasus kriminal, kejahatan pidana yang dilakukan pegawai negara harus dibuka ke publik, sebagai pemenuhan nilai  transparansi dan akuntabilitas lembaga publik," ucapnya. 

Editor: Rinda Suherlina

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi