Data Peserta BPJS Diduga Bocor, Pakar Hukum Unja: Audit Sistem BPJS!

Firda Rachmawati - Minggu, 23 Mei 2021, 10:46 WIB

Pengamat hukum Universitas Jambi Arfa'i Sanifah MadjidPengamat hukum Universitas Jambi Arfa'i Sanifah Madjid/

FIXINDONESIA.COM - Pengamat Hukum Universitas Jambi Arfai'i Sanifah Madjid menilai, pemerintah Indonesia belum mampu memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Terlebih, akhir-akhir ini terdapat pemberitaan terkait dugaan kebocoran data dari salah satu instansi pemerintahan.

"Sebagaimana diatur pada  Pasal 28G ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak," tutur Arfa'i saat dihubungi FIXINDONESIA.COM, Minggu 23 Mei 2021.

Baca juga: Kominfo Dikomentari Netizen Usai Blokir Situs Penjual Data Penduduk Indonesia

Menurutnya, kebocoran data pribadi ini dapat menyebabkan hilangnya rasa aman dari setiap warga negara.

"Pastilah dengan kebocoran ini semua peserta BPJS merasa tidak aman akan hak dan perlindungan pribadinya. Jadi judul besarnya dari kebocoran data ini kalau saya sebut adalah data pribadi bocor warga negara menjadi tidak aman atau was was," ujarnya.

Arfa'i mengatakan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi adanya kejadian yang sama di kemudian hari.

Baca juga: Menarik! Ternyata Ini Alasan Messi Tampil dengan Berewok

"Pertama melakukan audit sistem pengamanan data peserta BPJS. Kedua, melakukan pemeriksaan secara internal aparatur di BPJS dan lembaga terkait lainnya agar dapat ditemukan kelalaian manusia yang menyebabkan bocornya data tersebut," katanya.

Editor: Firda Rachmawati

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi