BKSAP DPR Kutuk Rezim Kudeta Myanmar, Fadli Zon: PBB dan ASEAN harus Sigap!

Siti Resa Mutoharoh - Kamis, 11 Maret 2021, 20:01 WIB

BKSAP DPR Kutuk Rezim Kudeta Myanmar, Fadli Zon: PBB dan ASEAN harus Sigap!BKSAP DPR Kutuk Rezim Kudeta Myanmar, Fadli Zon: PBB dan ASEAN harus Sigap!/Pixabay

FIXINDONESIA.COM - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengutuk keras aksi rezim militer Myanmar terhadap para demonstran pro-demokrasi yang menyebabkan puluhan korban tewas, luka-luka, dan penahanan ribuan orang tanpa proses hukum. 

Oleh sebab itu, pihaknya pun mendesak PBB, ASEAN, dan komunitas internasional lainnya untuk secara cepat melakukan langkah-langkah yang diperlukan.

“Komunitas internasional terutama PBB dan ASEAN harus sigap untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar pada umumnya sebagai prioritas. Demikian pula repatriasi ratusan ribu warga etnis Rohingya yang diusir dengan penuh kekerasan oleh militer Myanmar,” tutur Fadli sebagaimana dilansir FIXINDONESIA.COM dari laman resmi DPR RI, Kamis 11 Maret 2021. 

Baca juga: JANGAN SALAH PILIH! Ini Perbedaan AHA dan BHA pada Produk Kecantikan

Lebih lanjut Fadli menjelaskan, langkah prioritas lainnya yang perlu dilakukan adalah memulihkan demokrasi dan menjaga perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan. 

Fadli pun mendesak rezim militer Myanmar untuk membebaskan para tahanan termasuk anggota parlemen, oposisi, jurnalis, aktivis HAM dan demokrasi serta menjamin keselamatan petugas medis dalam menyelamatkan mereka yang terdampak dalam aksi menentang kudeta.

“Dunia internasional terutama PBB dan ASEAN harus segera merumuskan cara yang sesuai dengan hukum dan norma internasional agar militer Myanmar dan pihak-pihak yang berkonflik di Myanmar dapat berdialog secara setara, yaitu dengan pembebasan tokoh-tokoh oposisi sipil terlebih dahulu,” ujar politisi partai Gerindra itu.

Bahkan Fadli menilai bahwa ASEAN lamban dalam menyikapi kudeta itu. Menurutnya, ASEAN seharusnya lebih progresif dan dinamis dalam memaknai prinsip non-interference yang seharusnya ditempatkan dalam kerangka kewajiban negara-negara anggota ASEAN untuk menjalankan prinsip dan nilai-nilai bersama secara utuh yang termuat dalam Piagam ASEAN.

Baca juga: Catat! Ini Hal-hal yang Wajib Disiapkan Saat Registrasi Akun LTMPT

Editor: Siti Resa Mutoharoh

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi