Atasi Masalah Pengangkatan Honorer di Papua, Kemenpan RB: Jangan Angkat Tenaga Honorer Berdasarkan Keinginan

Firda Rachmawati - Rabu, 31 Maret 2021, 15:14 WIB

Atasi Masalah Pengangkatan Honorer di Papua, Kemenpan RB: Jangan Angkat Tenaga Honorer Berdasarkan KeinginanAtasi Masalah Pengangkatan Honorer di Papua, Kemenpan RB: Jangan Angkat Tenaga Honorer Berdasarkan Keinginan/Papua.go.id

FIXINDONESIA.COM - Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB), Arizal mengingatkan agar Pemerintah Daerah (Pemda) Papua tidak mengusulkan pengangkatan tenaga honorer berdasarkan keinginan pihak tertentu.

"Kami harap jangan angkat honorer berdasarkan keinginan, kasihan APBD bayar orang yang nantinya tidak berkontribusi buat organisasi," ujarnya di Jayapura, Selasa 30 Maret 2021.

Menurutnya, pengangkatan tenaga honorer wajib mempertimbangkan kebutuhan analisis jabatan (Anjab) serta analisis beban kerja (ABK), supaya kontribusi yang diberikan kepada pemerintah dan masyarakat benar-benar sesuai yang diharapkan.

Baca juga: Kuota PPPK 2021 hanya Untuk 1 Juta Guru Honorer, Mendikbud Nadiem: Kita Berikan Kesempatan yang Adil

“Contoh honorer yang seharunya diangkat adalah mereka yang bertugas di bidang pelayanan dasar (guru, tenaga kesehatan, penyuluh).  Intinya, jika diterima ada implikasi ke pembukaan lapangan kerja lalu menambah PAD. Boleh juga diakomodir tenaga teknis lainnya seperti pertambangan, sebab Papua banyak tambang," tutur Arizal.

Arizal mengatakan, meskipun pengangkatan honorer sudah tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang (UU), tetapi Papua memiliki kekhususan, Menpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat mengakomodir dengan memberikan platform 20 ribu, dengan catatan masih bisa dipertimbangkan.

Oleh karenanya, dia pun berinisiatif datang ke Papua dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan honorer dengan mendorong verifikasi ulang terhadap semua data yang ada. 

Baca juga: Alhamdulillah! Daerah di Jawa Barat Tak Ada yang Berstatus Zona Merah

“Sebab baru-baru ini ada tambahan usulan data tenaga honorer secara signifikan," ucap Arizal.

Editor: Firda Rachmawati

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi

terpopuler
sorot